Mediabintang.com,Jakarta-Kekayaan intelektual adalah bagian penting dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang. Selain itu, juga memberikan kontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Karenanya Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) mengusulkan Sembilan karya budaya Betawi untuk dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana. Ujarnya, usulan karya budaya Betawi tersebut telah melalui koordinasi dan pembahasan bersama Lembaga Kebudayaan Betawi yang kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta pada Rabu, 16 Maret 2022.

“Ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan Kebudayaan Betawi. Selain itu, kegiatan ini menjadi penting karena banyak masyarakat kurang memahami apa itu kekayaan intelektual personal maupun komunal,” ujar Iwan dalam keterangan resmi, Jumat (18/3/2022).

Sembilan usulan karya budaya Betawi yang diusulkan untuk pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, antara lain; Gambus Betawi, Pencak Silat Gerak Saka, Pencak Silat Sekojor, Pencak Silat Sabeni Tanabang, Sohibul Hikayat, Pencak Silat Troktok, Pencak Silat Pusaka Djakarta, Pencak Silat Mustika Kwitang serta Pencak Silat Gamblong.

Menurutnya, hukum atas kepemilikan karya intelektual sangat berperan dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual itu sendiri, baik bersifat komunal (milik rakyat atau umum) maupun personal (perseorangan) yang juga dapat berpengaruh pada pengembangan ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, setiap produk budaya Betawi yang telah mendapatkan pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB), dapat melanjutkan proses pencatatan Hak Kekayaan Intelektual-nya ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang dan telah memberikan kontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. (dpri)